PA Maumere
PA Maumere
text

KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE SOSIALISASI ITSBAT NIKAH DALAM RAPAT LINTAS SEKTORAL

admin , 2018-04-11

Sabtu, (24/03/2018) Ketua Pengadilan Agama Maumere, Awaluddin, S.H.I., M.H menjadi Narasumber dalam acara yang bertajuk “ Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Tingkat Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sikka Tahun 2018 ” di Aula KUA Kecamatan Alok Timur. Acara yang dibuka oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sikka, dihadiri oleh Kepala Kepolisian (Kapolres) Kabupaten Sikka, Kadispenduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, Kepala KUA  sewilayah Kabupaten Sikka dan para Imam Masjid dan Khotib Sewilayah Kabupaten Sikka.

Dalam Pemaran Bapak Awaluddin,S.H.I., M.H  Dasar hukum dari pekara Itsbat Nikah adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2,3 dan 4, yang mana pada ayat (2) “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat juga diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, Ayat (3) istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dan ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu.

Selain Dasar Hukum yang tertuang didalam KHI tersebut diatas, itsbat Nikah juga sangat erat kaitannya dengan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No 32 Tahun 1954 Tentang Nikah, Talak, cerai dan Rujuk,  Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1), Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12), pasal 21,27 dan 28, Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3,5,10,52 dan 53, Perma No.1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, serta Akta Nikah, Sema Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mari Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksana Tugas bagi Pengadilan, khususnya pada huruf (C) Tentang Rumusan Kamar Agama pada angka 8 yang berbunyi “ Perkawinan bagi warga Negara Indonesia diluar Negeri yang didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun,maka dapat diajukan itsbat Nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan juga Buku II Tentang Pedoman Pelaksana tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014.

Selanjutnya, pada sesi tanya jawab lebih didominasi oleh para kepala-kepala kantor Urusan Agama (KUA), mengenai syarat-syarat  pengajuan itsbat nikah, kemudian perkawinan-perkawinan yang dapat diajukan itsbat nikahnya, status ana-anak para Pemohon setelah diitsbatkan nikahnya dan siapa-siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan itsbat nikah. Ketua PA Maumere, Bapak Awaluddin S.H.I., M.H  menjelaskan dalam  itsbat terhadap orang yang berpoligami,  khusus masalah poligami tidak lagi menjadi perkara permohonan melainkan hal tersebut menjadi perkara Contensius/perlawanan, dengan menjadikan suami sebagai Pihak Pemohon I, isteri kedua sebagai Pemohon II dan Isteri pertama sebagai pihak Termohon, dengan menjelaskan semua harta bersama selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I (suami) dengan Termohon.