HEADERWEB3berakhlak bangga melayani bangsa

 

Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Maumere, Kami siap Memberikan Pelayanan yang Prima Untuk Anda...

Written by Super User on . Hits: 317

MENAKAR KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM DISPENSASI PERKAWINAN

Oleh :

ARDIANSYAH IKSANIYAH PUTRA, S.H., M.H

(CPNS ANALIS PERKARA PERADILAN / CALON HAKIM)

(PA MAUMERE / MAHKAMAH AGUNG RI)

 

Perkawinan merupakan hak bagi setiap warga negara, didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum tertinggi hak perkawinan dipertegas dalam pasal 28B ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.1 Beranjak dari pasal tersebut diatas sederhananya setiap orang diberikan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturuan hanya atas dasar perkawinan yang sah. Disini yang perlu digaris bawahi adalah perkawinan yang sah, lalu kemudian timbul sebuah pertanyaan apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah itu ?

Berbagai macam syarat dan prosedur harus dilalui calon mempelai untuk memperoleh status perkawinan yang sah, sayangnya di Indonesia sendiri masih terdapat perbedaan tolok ukur tentang sahnya perkawinan, diantaranya sah menurut agama yang belum tentu juga sah menurut negara (Misalnya nikah sirih), hal tersebut didasarkan dari berbagai macam sumber hukum yang ada, baik bersumber dari hukum agama, hukum negara sampai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat yang mana dari masing-masing sumber hukum tersebut mempunyai syarat dan prosedur yang berbeda-beda. Namun yang dimaksud perkawinan yang sah dalam tulisan ini ialah perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut negara,

Sebagai negara hukum, perkawinan di Indonesia berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai sarana mencapai budaya tertib hukum, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tegas dan jelas mengatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, Namun ayat (2) dalam pasal tersebut mengatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

( Vide Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ).

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.2 Artinya pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan tersebut bersifat kumulatif, satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dan apabila salah satu ayat dari pasal tersebut tidak terpenuhi maka suatu perkawinan tersebut batal demi hukum atau dapat dikatakan tidak sah menurut hukum.

Dalam melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, salah satu syarat tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.3 Pertimbangan batasan umur pernikahan merupakan suatu hal yang sangat krusial, salah satunya untuk menjamin tumbuh kembang seorang anak, menekan angka perceraian akibat belum siapnya anak dalam menjalani hidup berumah tanggah, tekanan psikologis, putusnya pendidikan dan masalah kesehatan akibat belum siapnya fisik untuk melakukan hubungan seksual serta masih banyak lagi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pernikahan dini harus dicegah sedapat mungkin, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, begitu bunyi pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.4

Namun ketentuan batas usia dalam pasal 7 ayat (1) diatas dapat disimpangi atas dasar ketentuan ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.5 Dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) tersebut yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang lainya apabila pihak pria dan wanita berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun, dan yang dimaksud dengan “alasan yang

 ( Vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Vide pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ).

sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.6  Lebih lanjut pengertian dispensasi perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Perma   No   5   tahun   2019   tentang   Pedoman   Mengadili   Dispensasi    kawin   yang   berbunyi “Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.7

Dari apa yang sudah diuiraikan diatas dapat dikatakan bahwa pernikahan dini dapat memberi dampak negatif bagi masing-masing pasangan, oleh karena itu melalui peraturan perundang-undangan negara bersama-sama dengan masyarakat khususnya orang tua sedapat mungkin mencegah terjadinya pernikahan dini, namun disisi lain atas dasar kepentingan yang sangat mendesak negara juga menghalalkan pernikahan dini dengan cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama bagi yang beragama islam dan kepada pengadilan negeri bagi yang beragama lain. Secara yuridis terdapat kepastian hukum (Rechtssicherheit) yang dikesampingkan atas dasar kemanfaatan (Zweckmaβigkeit). Yang dimaksud ialah dalam keadaan tertentu pernikahan dini akan lebih bermanfaat daripada pencegahan itu sendiri. Oleh karena itu output dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya berorentasi pada kepastian hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Menakar kepastian (Rechtssicherheit) dan kemanfaatan (Zweckmaβigkeit) hukum dalam negara yang menganut sistim hukum civil (Civil law system) seperti Indonesia merupakan suatu hal yang menarik, kadang kalah keberadaan keduanya masih diperdebatkan dan masih menjadi kontroversi dalam tujuan penegakan hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama begitu banyak pendapat para ahli yang telah mengemukakan mengenai tujuan hukum itu sendiri, salah satunya Jeremy Bentham sebagai penganut utilitarianisme mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan manfaat sebanyak-banyaknya dalam masyarakat. Disisi lain Jan Michiel Otto mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan hal yang harus konsisten ditegakkan, guna terwujudnya keadilan, adanya jaminan persamaan aturan dan konsistensi dalam penegakan hukum sehingga dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat menyesuaikan sikap dan tunduk dengan hukum tersebut, dan masih banyak pendapat para ahli lainya yang tidak ditulis dalam tulisan ini. Dari banyaknya perbedaan pendapat yang dikemukakan parah ahli tentang tujuan hukum membuat semakin rancu bagaimana idealnya tujuan hukum itu sendiri.

( Vide Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Vide Pasal 1 Angka 5 Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin ).

Pengertian yang lain dari tujuan hukum digagas oleh Gustav Radbruch yang mencoba mengadopsi beberapa tujuan hukum sekaligus, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Kepastian dan kemanfaatan hukum ialah 2 (dua) dari 3 (tiga) nilai identitas hukum atau biasa juga dikenal dengan teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch dalam suatu karya yang berjudul “ide das recht”. Menurut Radbruch tujuan hukum itu ada 3 (tiga), yang pertama keadilan, kedua kemanfaatan dan yang ketiga ialah kepastian. Dari ketiga tujuan hukum tersebut kesemuanya tidak dapat berjalan secara bersamaan, akan selalu terjadi pertentangan diantara ketiga tujuan hukum tersebut, hal inilah yang dimaksud dengan “spannung verhaltnis” yakni pertentangan diantara ketiga nilai identitas hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam suatu proses penegakan hukum. Kemudian solusi daripada permasalahan tersebut “Radbruch” menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan diantara ketiga tujuan hukum tersebut maka digunakanlah asas prioritas, asas prioritas yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi lalu kemudian disusul dengan nilai-nilai selanjutnya yakni kemanfaatan dan kepastian.

Atas dasar teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat dikesampingkan dengan kemanfaatan hukum sesuai dengan keadaan dan suatu pertimbangan hukum tertentu dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan didalamnya. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ius constitutum) serta dikaitkan dengan berbagai pendapat yang disampaikan para ahli diatas serta teori-teori hukum yang relevan digunakan dalam sistim hukum di Indonesia bahwa pemberian dispensasi perkawinan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi calon mempelai daripada pencegahan itu sendiri, maka dispensasi perkawinan adalah sah menurut hukum, tentu dikabulkanya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim telah melewati suatu proses pemeriksaan yang panjang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang sesuai dengan keadaan, fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang ada sehingga output dari penetapan tersebut dapat memberikan manfaat yang terbaik serta mencapai rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum yang utama.

Alamat Kami

kantor

Jln. Diponegoro, Kel.Wolomarang
Kec.Alok Barat Kab.Sikka - NTT 86115
Telp. (0382) 21134 / 23514
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : pa-maumere.go.id

noname