Judicial Dialogue Badilag MA-RI dan Family Court of Australia:
Perlindungan Hak & Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak
Judicial Dialogue secara virtual antara Badan Peradilan Agama MARI dan Family Court of Australia ini merupakan kegiatan rutin setiap 6 bulan sekali, sebagai ajang tukar informasi dan tukar pengalaman antara pengadilan di dua negara. Kegiatan yang mengambil tema Perlindungan Hak & Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak ini merupakan implementasi dari Perjanjian Kerjasama antara MA-RI dan FCoA periode 2020-2023 merupakan kelanjutan dari kegiatan di bawah MoU sebelumnya, yaitu periode 2017-2020. Pembaharuan Kerjasama ini diawali dengan kunjungan delegasi Dirjen Badilag MA-RI, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. ke Sydney, Australia yang disambut Chief Justice William Alstergren dan the Hon. Justice Judy Ryan dari Family Court of Australia, Desember tahun 2019 yang lalu.
Acara yang difasilitasi Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) ini menghadirkan 3 pembicara utama, yaitu YM Dr. Amran Suadi, S.H., M.Hum, Ketua Kamar Agama MARI, berbicara tentang Perkembangan dan Tantangan Kamar Agama MA-RI dalam dalam Memperkuat Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Dirjen Badilag berbicara tentang Perkembangan Inovasi dan Capaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dan The Hon. Justice Judith Ryan, Hakim Family Court of Australia berbicara tentang Progress and Challenges in Strengthening Women and Children Rights in Australia. Acara ini dibuka oleh Craig Ewers sebagai Team Leader AIPJ2 dan dimoderatori oleh Dr. Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag.
Sebagai penanggap hadir pimpinan pengadilan dari berbagai daerah, antara lain: Dra. Hj. Rosmawardani, S.H, M.H, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Dr. Yuniati Faizah, S.Ag, S.H, M.S.I, Ketua Pengadilan Agama Wates, Reny Hidayati, S.Ag, S.H, M.H.I, Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari, dan Achmad Cholil S.Ag., SH., LLM. Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwakarta. Acara ini diikuti oleh seluruh pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.
Judicial Dialogue ini Kembali menegaskan bahwa Perlindungan hak dan akses keadilan bagi perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas pembaruan baik dari Pemerintah maupun Mahkamah Agung. Komitmen Mahkamah Agung dan Pemerintah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan penting untuk perlindungan hak serta peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Rancangan Aksi Nasional HAM yang memfokuskan pada 4 (empat) kelompok marjinal, yaitu perempuan, anak, masyarakat adat serta disabilitas.. Mahkamah Agung berperan penting dalam mengeluarkan kebijakan yang memperhatikan perlindungan terhadap hak perempuan dan kepentingan terbaik bagi anak serta akses keadilan bagi perempuan dan anak, utamanya di lingkungan peradilan agama.
Ditjen Badilag MARI dan Family Court of Australia sepakat untuk terus mempromosikan keadilan bagi perempuan dan anak khususnya dalam penegakan hukum di pengadilan. Beberapa isu strategis lainnya adalah terkait pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, memperkuat kebijakan dan kerangka hukum untuk memastikan keadilan bagi perempuan, jaminan hak perempuan dan anak paska percerain. (as)
