KETUA PA MAUMERE IKUT SERTA DALAM KEGIATAN LAPTAH MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2024
Jakarta, 20 Februari 2024 ketua Pengadilan Agama Maumere, Suratnah Bao, S.Ag., M.H mengikuti kegiatan Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung Republik Indonesia. adapun agenda tahunan Mahkamah Agung ini dilaksanakan di setiap awal tahun dengan bertujuan untuk menyampaikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama setahun sebelumnya dan dalam kegiatan Laptah Mahkamah Agung langsung di pimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. yang memimpin Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di ruang Plennary Hall Jakarta Convention Centre dengan Tema Laporan tahunan kali ini “Integritas Kuat Peradilan Bermartabat”.
Kegiatan Laptah Mahkamah Agung di tahun 2024 kali ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Delegasi Sudan, Delegasi Australia, Delegasi China, dan Delegasi Rusia. Turut hadir pula para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para duta besar negara sahabat, para purnabakti pimpinan Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama termasuk Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas IA YM Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H., dan undangan lainnya
Dalam Pemaparan Laporan Tahunan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. disampaikan bahwa Mahkamah Agung telah menjadi pelopor bagi penerapan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibangun oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan melalui aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu (e BERPADU) yang dikembangkan oleh putra putri terbaik Mahkamah Agung serta penggunaan Aplikasi e-BERPADU yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh institusi penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, sehingga proses penanganan perkara pidana dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien.
